Kemkominfo Ancam Blokir Facebook, WhatsApp dan Twitter di Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengancam akan memblokir perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia.
Rimanews - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengancam akan memblokir perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia.
Sabtu lalu 20 Februari 2016 Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Heru Tjahjono, mengatakan Kominfo meminta semua penyedia layanan OTT untuk dapat berbadan hukum Bentuk Usaha Tetap (BUT).
"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa benar mereka diminta kerjasamanya untuk bisa berbadan hukum Indonesia baik melalui joint venture atau kerjasama dengan operator telko," kata dia kepada Antara, Jumat (26/02/2016).
Peraturan tersebut diharapkan dapat memberi pemasukan bagi negara dari pemain asing yang selama ini bebas beroperasi.
Selain itu, Bambang juga berharap pemain OTT melakukan sensor mandiri terhadap konten-konten bermuatan negatif seperti pornografi dan terorisme yang marak.
"Di mana mereka bisa bayar pajak dan memenuhi aturan perundang-undangan khususnya tentang norma konten di Indonesia. Seperti tidak boleh porno, dan lain-lain," ujar dia.
Saat ditanya kapan peraturan tersebut akan mulai diberlakukan, Bambang menyebutkan masih dalam transisi. Dia juga mengatakan bahwa Kominfo akan memberdayakan pemain OTT lokal.
"Ya memang ada masa transisi tapi belum ditentukan berapa lama. Juga kita perlu berdayakan teman-teman OTT lokal," kata Bambang.
Rimanews - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengancam akan memblokir perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia.
Sabtu lalu 20 Februari 2016 Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Heru Tjahjono, mengatakan Kominfo meminta semua penyedia layanan OTT untuk dapat berbadan hukum Bentuk Usaha Tetap (BUT).
"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa benar mereka diminta kerjasamanya untuk bisa berbadan hukum Indonesia baik melalui joint venture atau kerjasama dengan operator telko," kata dia kepada Antara, Jumat (26/02/2016).
Peraturan tersebut diharapkan dapat memberi pemasukan bagi negara dari pemain asing yang selama ini bebas beroperasi.
Selain itu, Bambang juga berharap pemain OTT melakukan sensor mandiri terhadap konten-konten bermuatan negatif seperti pornografi dan terorisme yang marak.
"Di mana mereka bisa bayar pajak dan memenuhi aturan perundang-undangan khususnya tentang norma konten di Indonesia. Seperti tidak boleh porno, dan lain-lain," ujar dia.
Saat ditanya kapan peraturan tersebut akan mulai diberlakukan, Bambang menyebutkan masih dalam transisi. Dia juga mengatakan bahwa Kominfo akan memberdayakan pemain OTT lokal.
"Ya memang ada masa transisi tapi belum ditentukan berapa lama. Juga kita perlu berdayakan teman-teman OTT lokal," kata Bambang.
