Jusuf Kalla Minta Masyarakat Ikhlas Jika Harga Pangan Ga Jadi Jungkir Balik Tapi Malah Meroket
Pemerintah siap untuk membuka keran impor bahan pangan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memastikan kebijakan impor dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi, dan kondisi tersebut akan merugikan masyarakat karena menimbulkan kelangkaan.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015), Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan pembukaan keran impor tersebut termasuk untuk cabai dan daging, yang menjelang hari raya Idul Fitri permintaannya akan meningkat.
"Semua kebutuhan yang mendesak, yang tidak cukup produksi dalam negeri, kalau perlu kita impor, itu saja rumusnya," kata Jusuf Kalla.
Untuk pasokan cabai dan daging sapi, ia menyebut sejauh ini masih dalam kondisi aman. Namun ia mengakui ada beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan pasokannya tidak mencukupi, namun ia mengaku tidak ingat kebutuhan tersebut.
"Pokoknya perintah presiden impor kalau (produksi dalam negeri) tidak bisa penuhi, kalau dipenuhi tidak (impor)," jelasnya.
Sementara soal kemungkinan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri, termasuk cabai dan daging, ia meminta masyarakat untuk sedikit ikhlas. Kenaikkan harga itu kata dia akan menguntungkan petani maupun peternak, yang diluar Idul Fitri belum tentu meraup untung banyak.
Namun ia memastikan lonjakan harga itu akan dijaga oleh pemerintah dalam batas normal dan harga jualnya dipastikan masih terjangkau oleh masyarakat.
Sebelumnya Presiden Jokowidodo berjanji akan jungkirbalikkan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran, ia mengatakan jika pada lebaran sebelumnya harga-harga pasti naik, untuk lebaran kali ini Jokowi akan jungkirbalikkan harga, sehingga harganya tidak naik atau bahkan turun.
Namun Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengakui di sejumlah daerah harga sejumlah bahan kebutuhan masyarakat termasuk cabai mengalami kenaikkan. Hal itu dikarenakan pasokannya mulai menipis.
Ia pun mengakui bahwa siap mengambil kebijakan impor bila ternyata produksi dalam negri tidak bisa mencukupi. Rahmat Gobel menegaskan, pemerintah hingga kini masih berusaha untuk tidak membuka keran impor.
